Elektabilitas : Pertaruhan Antara Kredibilitas dan Popularitas

      Menjelang pemilu tahun 2014 ini nampaknya internet menjadi salah satu senjata ampuh yang digunakan untuk perang media. Perkembangan teknologi komunikasi makin tahun dirasakan semakin pesat. Terutama  dengan  munculnya  media  sosial  yang memfasilitasi  masyarakat  dalam  mengakses informasi dan jejaring sosial. Jejaring sosial inilah yang  kemudian  dimanfaatkan oleh  para kandidat politik  untuk  mendapatkan  dukungan  dari masyarakat  yang  sudah  melek  media  dan  sering bersikap kritis terhadap sebuah permasalahan. Pada praktiknya hal tersebut tidak akan mudah karena muncul isu ataupun wacana baru yang lebih dikenal dengan seduksi politik yakni kecenderungan politik di dunia virtual

      Akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali rilis tentang data indeks korupsi partai peserta pemilu yang bertujuan memberikan gambaran profil partai kepada masyarakat luas melalui media online. Salah satu lembaga yang melakukan kajian dan rilis data yang paling sering muncul adalah @KPKwatch_RI. Lembaga ini memaparkan indekskorupsi partai mulai tahun 2002-2014 yang datanya diperoleh dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui website antikorupsi.org, serta beberapa website online lain seperti, polri.go.id, mahkamahagung.go.id, inokorupsi.com, kpk.go.id, korupedia.org, dan kejaksaan.go.id. Beberapa kali rilis data yang dilakukan @KPKwatch_RI mencantumkan logo ICW, tentu saja ini menimbulkan banyak sekali pertentangan. Bahkan ICW sendiri melalui akun twitternya @SahabatICW membantah rilis berita itu dilakukan oleh ICW, namun ternyata memang itu adalah data-data yang dikumpulkan @KPKwatch_RI dan dibuat hasil analisis, etika yang kurang pas adalah ketika @KPKwatch_RI mencantumkan logo ICW yang otomotis menimbulkan banyak opini publik. Masyarakat menilai bahwa data tersebut dikaji dan dirilis oleh ICW, namun ternyata ICW hanya menjadi rujukan data mentah yang digunakan @KPKwatch_RI. Setelah klarifikasi ulang ternyata @KPKwatch_RI melakukan kajian data dengan cara seperti ini:

1. Buka website ICW antikorupsi.org, di situ ada “Search” dan “Dokumen”.
2. Kemudian Download data ICW yang ada di menu “Dokumen”.
3. Ada menu “Search” yang bisa kita isi dengan 2 suku kata, maka siapkan kata pencarian 2 suku kata tersebut untuk mencari kasus korupsi pada periode tersebut. Contoh: kita search dengan kata “Bupati Korupsi”, maka akan didapat puluhan berita bupati korupsi. Coba search dengan kata “Korupsi APBD” akan muncul puluhan link berita korupsi.
4. Kemudian catat Nama, Jabatan, Kerugian negara, Kasus, Partai, Status yang ada di link hasil pencarian tersebut.
5. Kemudian pisahkan berdasarkan partai, sehingga jelas hasilnya, seperti grafik dan tabel di sini.
6. Ricek kembali nama-nama tersebut di website berita online lain untuk keakuratan data.
7. Dari ribuan berita kasus korupsi, di dapatkan 300an nama kader parpol tersangkut. Setelah dipisahkan didapatkan hasilnya seperti ini.
8. Selanjutnya dikembangkan dalam bentuk tabel atau grafik.
9. Kelemahan, ada sekitar 1-2% data yang mungkin tidak masuk, atau seharusnya tidak masuk. Sangat mungkin ada nama misal: A mendapat vonis/status tersangka. Dalam prosesnya dibebaskan hakim, namun tidak diberitakan media. Jika terjadi hal demikian, mereka segera melakukan klarifikasi pemulihan.

      Demikianlah cara @KPKwatch_RI melakukan kajian data dan rilis kepada publik mengenai indeks korupsi partai. Saya belum tahu pasti siapa pemilik akun @KPKwatch_RI tersebut. Yang pasti itu bukan lembaga pemerintah resmi dan juga bukan lembaga nirlaba yang memang diakui kredibilitasnya seperti ICW.

Beberapa opini publik mengatakan bahwa @KPKwatch_RI adalah akun komersil buatan salah satu partai tertentu yang bertujuan mendongkrak nama baik partai-partai tertentu dan menjatuhkan nama baik beberapa partai yang lain

      Opini publik yang lain memaparkan mungkin hasil rilis data tersebut memang hampir mirip dengan fakta dilapangan. Karena memang secara logika awam cara kajian yang dilakukan oleh @KPKwatch_RI bisa dipertanggungjawabkan prosedurnya, namun untuk validitas data saya rasa kita belum bisa mempercayai sepenuhnya. Kalaupun memang data-data tersebut otentik dan valid tentu saja itu menjadi salah satu cara mencerdaskan masyarakat untuk menentukan pilihan pada pemilu 2014 melalui media masa online.

      Permasalahan yang perlu dijawab selanjutnya, andaikan memang data-data tersebut valid mengapa bisa terjadi partai-partai dengan indeks korupsi tinggi tetap memiliki tingkat elektabilitas tinggi di mata calon pemilih. Bukan malah turun elektabilitasnya, bahkan beberapa partai malah naik prosentase elektabilitasnya. Kira-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi elektabilitas partai, mungkin akan saya coba bahas beberapa.

Penyebab yang pertama adalah prosentase jumlah kader partai yang duduk di kursi wakil rakyat linear dengan jumlah kader yang terlibat korupsi. Itulah yang menyebabkan partai-partai besar jauh lebih banyak terlibat kasus korupsi. Kader-kader partai besar banyak sekali yang duduk di kursi DPR, DPD, dan DPR-D. Bahkan terkadang partai besar bias menguasai kurang lebih 15-20% kursi wakil rakyat, bahkan kadang lebih dari 20% kursi, otomatis dengan jumlah yang besar probabilitas kasus korupsinya pun juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila sebuah partai kecil dimana hanya sedikit kader partai yang duduk di kursi wakil rakyat otomatis probabilitas kejadian korupsinya juga makin kecil. Tentunya ini juga menjadi tanggungjawab partai besar untuk tidak hanya bersaing dalam perebutan kursi namun juga harus bersaing dalam tanggungjawab moral kader partainya.

      Penyebab yang kedua adalah, bahwa ternyata elektabilitas tidak berkorelasi dengan kredibilitas, dan malah justru jauh terpengaruh oleh popularitas. Iklan politik melalui televise sebagai sarana untuk mempromosikan figure dan performa baik partai politik maupun capres/cawapres. Partai dengan capres/cawapres populis cenderung memiliki elektabilitas tinggi. Secara tidak langsung menawarkan program kerja, misi, visi, dan janji politik lainnya yang berimbas pada perbaikan citra, popularitas, dan elektabilitas. Hal ini merupakan bagian dinamika politik yang layak untuk dibahas/dikaji. Hasilnya, menunjukkan bahwa iklan politik bias berdampak positif atau negative terhadap masyarakat,  tergantung dari frekuensi penayangan atau terpaan medianya, kualitas dan kuantitas iklan dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya,  serta sikap dan apresiasi politik.  Iklan politik berpengaruh terhadap efek kognitif.  Jika popularitas bias diraih lewat iklan politik,  maka dengan bermodalkan popularitas akan memperoleh elektabilitas, anggapan seperti ini dapat dibenarkan karena memang peluangnya besar tapi tidak mutlak.

       Penyebab yang ketiga menurut saya adalah masalah kekuatan partai yang dipengaruhi oleh sokongan dana. Semakin besar modal partai mereka jadi lebih bias membeli media dan menanamkan opini positif tentang partainya. Saat ini partai politik melalui media  massa dalam menghadapi Pemilu telah melakukan berbagai kegiatan baik secara terselubung atau terang-terangan.  Pesan politik dikemas dan ditayangkan dalam berbagai  media elektronik seperti di televise baik berupa iklan atau acara talk  show,  yang  dipandu langsung oleh host/penyiar dari stasiun televise penyelenggara. Penayangan iklan dan acara  talk show di televisi dianggap lebih efektif oleh partai politik dalam menyebarkan pesan kemasyarakat. Selain itu beberapa partai politik usut punya usut juga aktif memberdayakan simpatisan partainya untuk mendapatkan survey elektabilitas yang juga nanti berimbas untuk membentuk opini masyarakat. Dengan kata lain survey elektabilitas disini juga bias dibeli dengan tujuan mengarahkan opini publik untuk memilih partainya yang punya elektabilitas tinggi.

      Dan semua terjawab dengan hasil quick count pasca pemilu legislatif 9 April 2014 kemarin, dengan beragam "EFFECT" yang dibuat partai politik melalui figur populis ternyata terbukti sangat efektif meningkatkan perolehan suara. Dan sekali lagi terbukti bahwa popularitas bertengger lebih tinggi diatas kredibilitas untuk menuai elektabilitas.