Fenomena UKT di FK UNS : Uang Kuliah Tunggal atau Uang Kuliah Tinggi?

        Sedikit ingin berbicara tentang problematika kampus, tulisan ini murni opini pribadi penulis. Yang setuju silahkan, yang tidak silahkan yang pasti jangan menghujat karena sekali lagi ini sekedar opini penulis.

        Akhir-akhir ini isu UKT nampaknya semakin panas diperbincangkan, tak lain dan tak bukan dikarenakan biaya pendidikan mahasiswa baru 2013 jurusan Sarjana Kedokteran jalur SBMPTN di kampusku tercinta, Universitas Sebelas Maret, megalami kenaikan yang cukup signifikan.

        Buat pada yang belum tahu sebenarnya kita sudah memakai sistem UKT ini sejak angkatan 2012 lalu. Uang Kuliah Tunggal atau yang lebih singkat disebut UKT adalah sistem pembayaran biaya pendidikan satu jalur yang dibayarkan tiap semester, kenapa saya sebut satu jalur? Karena sejatinya UKT ini adalah gabungan uang tetek bengek (uang pengembangan institusi, uang gedung, uang kuliah per semseter, uang kebersihan, uang laboratorium, dan segala macam uang yang lain) yang dijumlahkan kemudian dibagi besarannya dan dibayarkan per semester atau lebih kerennya perhitungan ini berdasarkan cost structure analysis (CSA) atau sistem akuntansi untuk menghitung biaya riil yang dibutuhkan seorang mahasiswa untuk menempuh pendidikan hingga selesai. Tujuannya sederhana, untuk meringankan beban mahasiswa dalam membayarkan biaya kuliah dan mengurangi kecurangan-kecurangan seperti pungutan liar. Tujuan yang mulia, sayangnya kampus UNS tercinta nampaknya tahun lalu terlalu dini untuk menerapkan sistem UKT ini di tahun 2012, sejatinya selain UNS ada beberapa Perguruan Tinggi yang bisa dihitung jari yang menerapkan sistem UKT ini di tahun 2012, tak banyak sesungguhnya. Dan di 2013 ini barulah serentak seluruh Indonesia dalam pengawasan DIKTI memakai sistem ini. Secara tidak sadar sebenarnya angkatan 2012 adalah angkatan trial UKT di kampus ini. Kenapa sih UNS memakai sistem ini pada tahun 2012? Sederhana saja karena DIKTI memberikan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Perguruan Tinggi yang menerapkan sistem ini. Tahun 2012 UNS menerima kucuran dana BOPTN sebesar Rp. 26 miliar, dan pada tahun 2013 ini UNS menerima kenaikan bantuan sekitar 65% menjadi Rp. 42,202 miliar sebagai dana alokasi dasar dan mendapat tambahan Rp. 1,475 miliar dana alokasi insentif, jadi total tahun ini UNS mendapatkan bantuan dana Rp. 43,678 miliar untuk mensubsidi biaya UKT seluruh mahasiswanya. Jumlah yang sedikit memang jika dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri yang lain, ini lampirannya :

        Nah lalu gimana sih sistem perhitungan pembayarannya? Saya jelaskan secara singkat saja ya. Jadi tiap individu mahasiswa dihitung biaya cost structure analysis (CSA), atau dalam istilah lebih lugas DIKTI menyebut ini Biaya Kuliah Tunggal (BKT). BKT ini adalah biaya yang seharusnya dibayarkan mahasiswa tiap semester. BKT ini nantinya dikurangi dengan biaya subsidi BOPTN, dan akan menghasilkan UKT, yang mana UKT ini adalah biaya bersih yang dibayarkan mahasiswa persemester. Ini penjelasan skematisnya :

        Oh ya lupa sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana kisaran BKT itu didapat. Besaran BKT didapat dari Biaya Kuliah Tunggal Basis yang dihitung dari data yang ada di PTN, dikali indeks program studi, dikali indeks mutu PT, dikali indeks kemahalan. Ini penghitungan skematisnya :

        Nah perbincangan hangat akhir-akhir ini adalah biaya UKT mahasiswa baru Sarjana Kedokteran jalur SBMPTN (Tahun lalu SNMPTN tulis) sebesar Rp. 15,5 juta. Naik 126% terpaut jauh sekali dengan biaya jalur SNMPTN (Tahun lalu SNMPTN undangan) yang hanya sekitar Rp. 6,8 juta. Satu jalur lagi UMB-PT (Tahun lalu jalur mandiri) sebesar Rp. 17 juta. Selisih sedikit sekali antara SBMPTN dan UMB-PT.

        Menurut penuturan Pembantu Rektor II UNS bidang Keuangan, Prof Dr. Jamal Wiwoho, SH, MH yang dilansir kampus.okezone.com trtanggal 24 juni 2013 mengatakan bahwa biaya kuliah di UNS relatif stabil, beliau mencontohkan biaya untuk UKT di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran. Tahun lalu UKT di prodi tersebut sebesar Rp5,49 juta per semester menjadi Rp6,8 juta per semester. Sedang yang mengalami penurunan UKT adalah untuk jalur swadana atau mereka yang masuk melalui jalur UMB-PT dari yang semula Rp21,9 juta per semester menjadi Rp17 juta per semester. Satu hal yang tidak dipaparkan pada publik adalah biaya SBMPTN, pun sosialisasi tentang biaya kuliah lewat jalur ini juga baru dilansir setelah pengumuman hasil seleksi keluar. Kuota untuk jurusan Sarjana Kedokteran UNS tahun ini 230 mahasiswa, dengan rincian 50% jalur SNMPTN, 40% SBMPTN, dan 10% UMB-PT. Nah sekarang saya paparkan lagi satu hal tentang UKT tahun ini yang berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini UKT dibagi menurutsistem level pembayaran, tujuannya untuk penyesuaian dengan tingkat ekonomi mahasiswa itu sendiri sesuai yang termaktub pada PERMENDIKBUD no. 55 Tahun 2013 pasal 2: “Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat”. Di lampiran PERMENDIKBUD no. 55 Tahun 2013 pasal 3: “Biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini” sebenarnya sudah dirilis biaya untuk Sarjana Kedokteran itu sendiri, yakni : 

• Level I : Rp. 500,000 
• Level II : Rp. 1,000,000 
• Level III : Rp. 5,549,000 
• Level IV : Rp. 16,000,000 
• Level V : Rp. 21,900,000

        Tapi nampaknya daftar biaya ini mengalami “penyesuaian” ulang, sehingga banyak berubah pada jumlah biaya yang dirilis baru-baru ini. Sejujurnya sampai saat ini penulis juga belum mendapatkan rasionalisasi biaya dari pihak birokrat. Padahal kalau kita sesuaikan dengan PERMENDIKBUD jelas-jelas jumlah pembayaran ini tidak sesuai, atau bahkan menurut saya sangat menyimpang. Mahasiswa Fakultas sejujurnya tidak begitu bisa bersua di jajaran Rektorat, sangat disayangkan pihak yang seharusnya mengusut ini masih belum ada langkah taktis yang terlihat mata. Jawaban yang diterima pun masih sangat normatif.

        Dari rincian biaya diatas disebutkan bahwa pada pasal 4: ayat “(1) Uang kuliah tunggal kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri. Dan ayat (2) Uang kuliah tunggal kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri”. Jadi total pembiayan level I dan II untuk mahasiswa yang kurang mampu ini (bidik misi) kuotanya hanya 10%.Pun mekanisme bagaimana memperoleh biaya Level I dan II ini tidak disosialisasikan sebelumnya. Keganjilan terbesar pada PERMENDIKBUD lagi ada di pasal 6: “Perguruan tinggi negeri dapat memungut di luar ketentuan uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan program diploma nonreguler paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah mahasiswa baru mulai tahun akademik 2013 – 2014”. Jelas-jelas pasal ini berpeluang besar untuk terjadinya penggelembungan dana, tapi insyaAllah kampus kami berisi jajaran yang amanah.

        Setelah beberapa kali mengusut data dari sumber yang insyaAllah terpercaya, BKT untuk jurusan Sarjana Kedokteran UNS kurang lebih sekitar Rp. 22 juta, jadi intinya pembayaran UKT menurut PERMENDIKBUD No. 55 Tahun 2013 pasal 1: ayat (4) “Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah”. tidak boleh lebih dari angka Rp. 22 juta. Pada hakikatnya biaya UKT jalur SBMPTN ini tidak bertentangan dengan PERMENDIKBUD ataupun undang-undang lain, namun setelah klarifikasi beberapa pihak memang terjadi kekurangan dalam sosialisasinya. Ini pun juga diakui salah satu jajaran Dekanat Fakultas Kedokteran UNS. Sepele tapi ini menjadi koreksi besar. Banyak peserta yang mendaftar melalui jalur SBMPTN ini berharap bisa menikmati kuliah dengan biaya miring, dimana tahun lalu besarannya sama dengan yang jalur SNMPTN Undangan. Saya pribadi juga merasa iba melihat keadaan yang seperti ini, tak semua wali mahasiswa yang anaknya lolos SBMPTN datang dari keluarga berkocek tebal. Mereka menaruh besar harapan pada jalur ini, berjuang mati-matian belajar, demi biaya kuliah yang murah. Tapi apa yang mereka dapatkan?

        Kalau memang pembayaranbiaya ini bisa menyesuaikan tingkat ekonomi seperti yang termaktub dalam UU PT no. 12 tahun 2012 pasal 88: ayat (4) “Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana maksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”. Seharusnya dirincikan dengan jelas bagaimana mekanisme penyesuaian pembayarannya, dan berapa jumlah keringan yang bisa diterima. Jangan sampai kan pasal-pasal itu tadi dibuat oleh pemerintah tapi tidak aplikatif untuk masyarakat. Jangan sampai Uang Kuliah Tunggal yang diniatkan mempermudah dan menurunkan biaya kuliah ini terkonversi menjadi Uang Kuliah Tinggi yang justru malah mencekik mahasiswa.Cukup dulu opini subjektif dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan insyaAllah saya akan meberikan penjelasan. “Jer Basuki Mawa Bea”, tapi setidaknya dengan Bea yang menghidupkan bukan Bea yang mematikan.